Polri Ajukan Tambahan Rp 1,9 T untuk Pemberantasan Terorisme

Jakarta - Polri mengajukan tambahan anggaran Rp 8,9 triliun di RAPBN-P 2016. Sebanyak Rp 1,9 triliun di antaranya adalah untuk pemberantasan terorisme, khususnya penguatan Densus 88.

Hal itu disampaikan oleh Asrena Polri Irjen (Pol) Arif Wachyunadi saat rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016). Arif mewakili Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang berhalangan hadir.

"Kapolri tidak bisa hadir karena tugas ke luar negeri dan Wakapolri ke istana negara," kata Arif di awal rapat.

Dalam pemaparannya, Arif mengagakan bahwa Polri mengajukan kebutuhan anggaran tambahan dalam APBNP 2016 sebesar Rp 8,939 triliun. Jumlah itu dikelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan mendesak dalam penanganan terorisme sebesar Rp 1,925 triliun dan kebutuhan prioritas Polri Rp 7,014 triliun.

"Polri telah mengajukan kebutuhan anggaran tambahan melalui surat ke presiden perihal penguatan Densus 88, Korbrimob, dan Baintelkam Polri," ungkapnya.

Polri juga menyurati Menkeu dan mendapat balasan bahwa alokasi anggaran tambahan Polri untuk penanganan terorisme adalah sebesar Rp 983 miliar. Selain penambahan, anggaran Polri juga dipangkas seperti lembaga lain sesuai Inpres 4/2016 terkait penghematan.

"Polri melakukan efisiensi sebesar Rp 1,56 triliun," ujar Arif.

Anggota F-Golkar Adies Kadir menilai pemotongan anggaran Polri sebenarnya kecil dibanding total anggaran Rp 70 triliun yang dimiliki. Lagipula, penambahan yang diajukan juga cukup besar.

"Polri patut bersyukur bahwa pemotongannya kecil dibanding mitra kerja komisi III yang lain. Ini dihemat Rp 1,56 t dan butuh tambahan hampir Rp 9 triliun. Jadi penghematan dengan tambahannya agak jomplang. Tapi kami sadar bahwa kebutuhan dari Polri luar biasa," ucap Adies.

Sementara itu, anggota F-PD Didik Mukriyanto menilai anggaran Polri tidak seharusnya dipotong. Didik meminta pemerintah bisa mempertimbangkan itu.

"Kami berarap kepolisian juga mampu menyampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua kementerian dan lembaga bisa dilakukan pemotongan anggaran," ujar Didik.

Sumber: https://news.detik.com