PDIP: Kenapa Sih Komisi II Ngotot Ingin Terpidana Maju Pilkada?

Jakarta - Komisi II DPR berdebat membahas polemik terpidana percobaan maju dalam Pilkada, meski dibahas hingga subuh tadi. PDIP yang sejak awal menolak semua jenis terpidana maju Pilkada, menyebut mayoritas komisi II memaksakan kepentingan.

"Saya kecewa rapat konsultasi DPR, KPU, Bawaslu dan kemendagri yang berlangsung sampai pukul 04.30 WIB pagi. Pembahasan Peraturan KPU bukan untuk menyelesaikan isu-isu strategis, tapi memaksakan kepentingan," kata anggota Komisi II asal PDIP Arteria Dahlan dalam pesan singkat, Sabtu (10/9/2016).

Arteria cerita dia terpaksa terbang dari Jayapura ke Jakarta, karena pimpinan komisi II memaksakan rapat digelar Jumat (10/9) kemarin, padahal PDIP sudah minta ditunda sampai hari ini. Akhirnya rapat hingga pagi tadi tak dihadiri 5 dari 10 fraksi.

"Bahkan menghadirkan ahli yang kami ragukan keahlian dan kesahihan keterangannya tanpa persetujuan seluruh anggota dalam rapat internal komisi. Kalau perlu, nanti ahlinya akan saya tuntut untuk mempertanggungjawabkan keterangann yang sudah disampaikan," kata Arteria.

Arteria merasa ahli yang dihadirkan itu hanya ingin memberi legitimasi agar terpidana percobaan bisa mencalonkan diri dalam Pilkada. "Ngeri sekali cara mainnya? Ada apa sih sebenarnya?" singgung Arteria.

"Kenapa ngotot untuk memasukkan seorang terpidana, walaupun terpidana percobaan sekalipun untuk dapat dicalonkan? Memaksakan diketok palu dan diambil kesepakatan. Padahal kami dan beberapa fraksi lain, KPU, Bawaslu tegas menolak," imbuhnya.

Menurutnya, rapat hingga pukul 04.30 WIB itu hanya membahas satu ayat soal terpidana percobaan, padahal masih banya isu lain yang harus dibahas. Tapi semua solah dinihilkan dan hanya memaksakan kepentingan untuk memasukkan ayat diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri.

"Saya pikir sudah nggak benar ini. Kalau mau memaksakan jangan gunakan forum konsultasi komisi II untuk melegalkan seorang terpidana percobaan untuk dapat tetap mencalonkan," tuturnya.

"Tidak ada negosiasi dan tidak bisa dengab cara lobi-lobi, ini masalah etika dan moral. Oleh karena itu sampai titik darah terakhir pun kami menolak!," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut hanya PDIP dan PAN yang menolak terpidana percobaan bisa mencalonkan diri dalam Pilkada, fraksi lainnya setuju.

Rumusan sementara yang mereka ruuskan adalah terpidana yang tidak dipenjara bisa mencalonkan diri. Artinya terpidana percobaan bisa maju Pilkada, begitu juga misal pada kasus kecelakaan lalu lintas, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan lainnya.

Sumber : http://news.detik.com

Tweet

Berlangganan Berita Terbaru: