Jakarta - Pemprov DKI Jakarta kembali dihadapkan dengan masalah jual lahan yang berpotensi tindakan korupsi. DKI melalui Dinas Perumahan membeli lahan seluas 4,6 hektare di kawasan Jl Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, yang ternyata milik pemprov dengan sertifikat Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dengan harga Rp 648 miliar dan dibayarkan secara kontan dari seorang warga sipil bernama Toeti Soekarno. Toeti ternyata juga memegang sertifikat resmi lahan tersebut.
Kejanggalan ini diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah mengaudit laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015. BPK merasa janggal bagaimana mungkin lahan yang mau dijadikan rusunawa itu dibeli oleh instansi yang sama.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yakin betul ada permainan di balik pembelian lahan ini. Dia kemudian menarik benang merah pada laporan Kepala Dinas Perumahan, Ika Lestari Aji pada awal tahun lalu tentang percobaan gratifikasi yang diterima dinas itu senilai Rp 9,8 miliar.
Ahok sempat diperlihatkan uang yang disebut si pemberi sebagai hadiah. Saat itu Ahok mengaku telah memerintahkan Ika melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam perjalanannya, belakang diketahui DKI juga digugat si penjual karena belum membayar lunas. Masih utang Rp 200 miliar. Gugatan itu sedang berproses di pengadilan.
Ahok, sapaan Basuki, geram bagaimana kasus seperti itu bisa terjadi. Dinas Perumahan tak mengecek lahan yang dibeli. Dia juga yakin Ika sebagai kepala dinas terlibat dalam penipuan bahkan mungkin juga penerimaan gratifikasi.
Iya dong, Bu Ika nya belagak ketakutan ini duit gimana gitu loh ya kan? Saya sudah bilang, saya sudah marah Januari. saya sudah bilang selidiki. Saya langsung pikir ada yang enggak beres," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Kamis (30/6).
Ahok pun menduga ada yang tidak beres dengan laporan itu.
"Sampai ada yang berani mau halus-halus dia pikir saya demen duit. Saya sudah bilang aku enggak demen duit. Aku demen ribut," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Saking kesalnya, Ahok mengancam akan mencopot Ika dari jabatannya sebagai kepala dinas. "Kita akan copot dia," ujar Ahok.
Sebagai bawahan, Ika tak mau menanggapi ancaman Ahok berlebihan. Dia pasrah bila benar dicopot sebagai kadis karena kasus lahan Cengkareng.
"Mau pecat ibu? Ya itu kan kewenangan pimpinan. Ya kan," kata Ika saat dihubungi, Kamis (30/6).
Namun, Ika menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari transaksi tersebut. Dia bahkan mengaku tidak tahu menahu soal proses pembelian lahan rusun seluas 4,6 hektare itu.
Ika mengklaim telah menyerahkan wewenang pembelian lahan itu kepada mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sukmana.
"Kalau ibu sih merasa bahwa ibu tidak pernah terima uang. Kemudian juga ibu tidak bermain uang di sana. Kemudian juga dalam. kasus itu, ibu juga prosesnya tidak mengikuti. Karena memang diserahkan ke PPK," tegasnya.
Diakuinya, dia tak begitu paham proses kerja di Dinas Perumahan apalagi yang berkaitan dengan pembelian lahan. Alasannya, dia orang sosial. Karena itu urusan beli lahan diserahkan ke anak buahnya.
"Karena memang dari proses awal sampai akhir itu adalah kepala bidang. Ibu juga dari dinas sosial juga permasalahan tanah tidak terlalu pandai. Jadi memang bidang yang meng-handle semua itu," kata Ika.
"Nah itu yang ibu enggak tahu. Kan itu di luar pengamatan ibu. Rapat-rapat kan dilakukan oleh bidang-rapat. Kemarin juga saat pemeriksaan di KPK, ibu juga tidak bisa menjawab pertanyaan apa pun," sambung dia.
Ika mengaku hanya sebatas mengetahui soal laporan pembayaran lahan tersebut kepada penjual, Toeti Soekarno. Dia pun mengaku tertipu dengan Toeti yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
"Saya cuma akhir saja saat pembayaran, laporkan. Tapi ya bidang juga sudah bekerja, karena menyertakan dari kelurahan kecamatan, banyak pihak terlibat. Kalau bisa dibilang ibu tertipu oleh yang bersangkutan, oleh penjual," tandas Ika.
Kasus ini terus berjalan di KPK dan Bareskrim. Rencananya DPRD akan membentuk pansus. Kali ini, Ahok setuju dibentuknya pansus dan berterima kasih atas temuan BPK.
Sumber : http://www.merdeka.com
0 Response to "Pembelaan Kadis Ika dituding Ahok 'main mata' di lahan Cengkareng"
Post a Comment