Jakarta- Kasus pembelian lahan seluas 4,5 hektare di Cengkareng, Jl Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, oleh Pemprov DKI menjadi sorotan. Sebabnya, Pemprov DKI ternyata membeli lahan yang ternyata adalah miliknya sendiri.
Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar dari seorang perempuan bernama Toeti Sukarno. Singkat cerita, setelah transaksi dilakukan dan lahan tersebut menjadi milik DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan temuannya, lahan yang dibeli itu ternyata milik DKI di bawah kendali Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.
Lahan tersebut ternyata memiliki dua sertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Satu dimiliki secara perseorangan oleh seorang perempuan bernama Toeti Noeziar Soekarno, satu lagi dimiliki Dinas KKP.
Tak cukup sampai di situ, Pemprov DKI lantas digugat Toeti Soekarno karena belum membayar lunas uang pembayaran sebesar Rp 648 miliar, dan masih kurang Rp 200 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun geram atas kasus tersebut. Ahok menduga ada jaringan mafia dalam penjualan tanah itu. Ahok juga menduga ada bagi-bagi uang dalam kasus ini. Sebab, pembelian dilakukan dengan cara kontan.
Selain itu, Ahok mengaku dilaporkan dugaan gratifikasi Rp 9,6 miliar oleh Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ika Adji Lestari, Januari lalu. Saat itu Ahok bertanya kepada Ika kenapa ada uang seperti itu. Uang itu diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Rumah Susun dan Pemukiman Dinas Perumahan Sukmana.
"Katanya mereka (penjual) kasih Pak. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Dia kasih lihat. Wah, miliaran. Belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima ini. Ini pasti ada sesuatu. Makanya saya lapor KPK, terus diselidiki," jelasnya
Ahok juga mengaku sempat ditawari uang dugaan gratifikasi itu. Menurutnya, Ika langsung yang menanyakan apakah dirinya berminat pada uang itu atau tidak.
"Dia sih bilang Kadis (Ika) tidak terima. Tapi dia ngomong, mungkin ada ngomong gini, 'mungkin bapak butuh'. Saya bilang, 'ini gila apa'," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai kota, Jakarta, Rabu (29/6).
Ahok menduga ada kongkalikong antara Ika Lestari Aji dengan Sukmana, soal uang gratifikasi tersebut. Namun, Ika seolah ketakutan saat lapor kepadanya soal dana gratifikasi pembelian lahan itu.
"Iya dong, Bu Ika nya belagak ketakutan ini duit gimana gitu loh ya kan? Saya sudah bilang, saya sudah marah Januari. saya sudah bilang selidiki. Saya langsung pikir ada yang enggak beres," kata Ahok, Kamis.
Karena masalah ini, Ahok akan mencopot Ika Lestari Ajidari dari jabatannya. Rencanya Ika akan dicopot hari ini, Jumat (1/7).
"Kita akan copot dia. Mungkin besok kali (hari ini)," kata Ahok.
Menanggapi 'amukan Ahok', Ika Lestari Adji menegaskan uang pembelian lahan Cengkareng tersebut sudah ditransfer seluruhnya. Dia membantah jika pembayaran lahan itu masih menunggak Rp 200 miliar.
Ika juga membantah ada bagi-bagi uang sebesar Rp 200 miliar
terkait pembelian lahan itu. "Itu ekspektasi dia (Toeti Sukarno soal
bagi-bagi uang Rp 200 M). Karena dia mau menjual tanah," kata Ika saat
dihubungi, Kamis.
Ika berharap jika Toeti mengembalikan lahan rusun tersebut kepada Pemprov DKI dengan dasar ada putusan Mahkamah Agung tahun 2012 yang menyatakan lahan tersebut milik Pemprov DKI. Putusan inilah yang menjadi patokan Badan Pemeriksa Keuangan dalam auditnya pada tahun 2015.
Ika juga mengaku pasrah dan ikhlas bila Ahok ingin mencopotnya. Dia akan mengikuti perintah Ahok meski itu harus meninggalkan jabatannya. "Mau pecat ibu? Ya itu kan kewenangan pimpinan. Ya kan," kata Ika.
Ika menegaskan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari transaksi tersebut. Dia bahkan mengaku tidak tahu menahu soal proses pembelian lahan rusun seluas 4,6 hektare itu.
Ika mengklaim telah menyerahkan wewenang pembelian lahan itu kepada mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sukmana.
"Kalau ibu sih merasa bahwa ibu tidak pernah terima uang. Kemudian juga ibu tidak bermain uang di sana. Kemudian juga dalam. kasus itu, ibu juga prosesnya tidak mengikuti. Karena memang diserahkan ke PPK," katanya.
Ika berharap jika Toeti mengembalikan lahan rusun tersebut kepada Pemprov DKI dengan dasar ada putusan Mahkamah Agung tahun 2012 yang menyatakan lahan tersebut milik Pemprov DKI. Putusan inilah yang menjadi patokan Badan Pemeriksa Keuangan dalam auditnya pada tahun 2015.
Ika juga mengaku pasrah dan ikhlas bila Ahok ingin mencopotnya. Dia akan mengikuti perintah Ahok meski itu harus meninggalkan jabatannya. "Mau pecat ibu? Ya itu kan kewenangan pimpinan. Ya kan," kata Ika.
Ika menegaskan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari transaksi tersebut. Dia bahkan mengaku tidak tahu menahu soal proses pembelian lahan rusun seluas 4,6 hektare itu.
Ika mengklaim telah menyerahkan wewenang pembelian lahan itu kepada mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sukmana.
"Kalau ibu sih merasa bahwa ibu tidak pernah terima uang. Kemudian juga ibu tidak bermain uang di sana. Kemudian juga dalam. kasus itu, ibu juga prosesnya tidak mengikuti. Karena memang diserahkan ke PPK," katanya.
Sumber : http://www.merdeka.com
0 Response to "Dugaan bagi-bagi duit lahan Cengkareng, Ahok atau Ika yang benar?"
Post a Comment