Jakarta - Sadar atau tidak, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menjadi magnet dalam perpolitikan Indonesia, terutama di Jakarta. Banyak yang suka, tetapi tidak sedikit yang menyanggah. Karena Ahok regulasi dibuat.
Karena Ahok pula kepala-kepala daerah bagus di tempat lain mau ditarik ke Jakarta untuk menantang mantan Bupati Belitung Timur itu. Semuanya itu karena Ahok terlihat 'perkasa'.
Tanpa dukungan partai pun, 'Teman Ahok' sudah mampu mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, hampir dua kali lipat dari yang dibutuhkan untuk maju dalam jalur perseorangan. Meski Ahok akhirnya memilih jalur partai, jalur yang lebih rasional dan berkepastian, fenomena sejuta tanda tangan tersebut telah mampu menggetarkan partai-partai di Senayan.
Melalui regulasi perubahan undang-undang, yang kemudian menjelma menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, partai-partai di Senayan memperberat syarat calon perseorangan. Semua dukungan harus diverifikasi dengan cara sensus, mencacah satu demi satu jiwa. Bila verifikator tidak menemukan si pendukung, kewajiban calon untuk menghadirkan orang tersebut ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Bisa dibayangkan betapa rumitnya maju dalam jalur perseorangan. Rumit bagi sang calon, rumit pula bagi penyelenggara. Bila satu juta dukungan diserahkan, satu juta pendukung tersebut diverifikasi satu demi satu. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tersebut.
Hal ini berbeda dengan pilkada sebelumnya yang cukup dilakukan verifikasi dengan sistem sampling. Alhasil, hingga batas akhir pengajuan calon perseorangan, hanya tiga dari 101 daerah yang bergeliat dengan calon perseorangan. Di Banten empat calon perseorangan sedang diverifikasi, Aceh tiga calon, dan Gorontalo satu. Belum ada jaminan mereka bakal lolos.
Sementara DKI sendiri nihil calon perseorangan. Ada delapan pasangan yang menyambangi KPU DKI hingga batas waktu pendaftaran 7 Agustus lalu, tetapi tak satu pun lolos ke tahap verifikasi. Bahkan, hanya satu dari tujuh pasangan tersebut yang menyerahkan dukungan. Ahok sendiri akhirnya memilih digendong oleh tiga partai, Nasdem, Hanura, dan terakhir Golkar. Ketiga koalisi partai tersebut telah melewati kuota dukungan pengajuan calon.
Partai-partai Senayan sudah mampu melumpuhkan hadirnya calon perseorangan. Padahal, berdasarkan data dari KPU, pada Pilkada serentak 2015, dari 269 calon kepala daerah, terdapat 156 calon perseorangan.
Semua itu tidak berlebihan bila dikatakan karena Ahok. Geliat Teman Ahok yang telah menembus satu jatu tanda tangan mengkhawatirkan partai-partai dan dianggap bakal mendelegitimasi keberadaan parpol. Terlebih secara faktual Ahok memang tidak didukung satu partai pun di DPRD DKI.
Menarik Risma
Bisa dikatakan, dalam soal kengototan maju dalam jalur perseorangan, Ahok menyerah. Menyerah dari regulasi yang sengaja dibuat untuk mempersulit calon perseorangan. Hingga titik ini partai-partai Senayan berhasil. Namun, soal menjegal Ahok lebih lanjut, tidak semua partai bersepakat.
Tiga partai bahkan menggendong Ahok sehingga sang petahana punya alternatif kendaraan untuk maju. Kepastian Ahok bakal menjadi calon di tengah gelombang survei yang tetap mengunggulkannya membuat partai-partai lain 'kelimpungan' mencari calon yang bisa menandangi.
PDIP, yang punya hak eksklusif mengajukan calon tanpa harus berkoalisi, maju-mundur terhadap Ahok. Internal PDIP terbelah antara yang mendukung dan tidak. Kendati safari politik ke Megawati sudah dilakukan berkali-kali oleh Ahok, tiket partai tersebut belum di tangan.
Belakangan, beberapa kalangan, baik dari internal maupun eksternal PDIP, mewacanakan untuk membetot Tri Rismaharini, Walikota Surabaya yang kader PDIP, ke Jakarta. Risma dianggap sosok yang mampu menandingi elektabilitas Ahok. Tidak Yusril Ihza Mahendra, tidak Sandiaga Uno, tidak pula Ahmad Dhani, sebagian nama yang sudah beredar.
PDIP, atau tepatnya Megawati, merasa gengsi bila harus mengajukan Ahok, yang notabene bukan kader PDIP kendati dekat dengan Presiden Jokowi. Sebagai partai pemenang di DKI, bahkan nasional, PDIP merasa harus memiliki calon sendiri. Sayangnya, stok kader yang ada seperti Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat, tidak cukup kuat untuk menghadang Ahok.
Satu-satunya yang dianggap bisa menyaingi Ahok adalah Risma. Kader lain yang juga cukup kuat adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Namun, Ganjar tak mungkin maju untuk jabatan DKI 1 karena dia pun sekarang sudah gubernur. Terlebih regulasi mengharuskan Ganjar mundur bila menjadi calon. Risma menjadi satu-satunya alternatif.
Calon Alternatif
Risma sendiri sebenarnya menunjukan gelagat yang tidak bahagia atas desakan-desakan terhadap dirinya. Dalam banyak kesempatan Risma sudah mengindikasikan tetap ingin bertahan di Surabaya.
Sebenarnya itu adalah pilihan yang paling rasional. Menjadi calon gubernur dengan meninggalkan kursi Surabaya satu sama artinya melangkah dari yang pasti ke ketidakpastian. Risma akan kehilangan jabatan sebagai Walikota Surabaya, sementara belum tentu ia memenangkan pertarungan dengan Ahok.
Kalau boleh appeal kepada PDIP atau Megawati, Risma sebaiknya tetap di Surabaya. Negeri ini membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin baik yang bekerja. Risma sudah membuktikan hal tersebut di Surabaya pada periode pertama kepemimpinannya. Atas prestasinya itu, warga Surabaya kembali mentahbiskannya untuk memimpin kota terbesar kedua setelah Jakarta itu untuk lima tahun ke depan (2015-2020).
Andai tidak ada kader yang lebih kuat dari Risma untuk ditandingkan dengan Ahok, terutama kader yang tidak sedang menjabat sebagai kepala daerah, pilihan PDIP tinggal dua. Pertama, mem-PDIP-kan Ahok dalam arti menjadi front liner pengusung Ahok. Kedua, mencari sosok nonkader yang kuat atau setidaknya diperkirakan bakal kuat.
Pilihan pertama sudah hampir terlambat. PDIP sudah kalah cepat dengan Golkar, partai nomor dua setelah PDIP. Golkar telah merangkul Ahok dengan keputusan cepat pasca rekonsiliasi. Bahkan, Golkar juga sudah 'membajak' Jokowi sebagai calon presiden dalam pertarungan 2019 di tengah hubungan Jokowi-PDIP yang up and down.
Karena itu, pilihan kedua menjadi satu-satunya yang tersisa. Pertanyaannya, siapa calon atau tokoh nonkader tersebut? Kalau merujuk hasil survei, tidak ada yang lebih kuat dari Ahok. Ahok unggul jauh. Di urutan kedua antara Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Risma. Dua sosok itu saja yang dianggap bisa menyalib Ahok.
Ridwan Kamil, yang bukan kader partai apa pun, sudah menyatakan penolakan menjadi calon. Risma juga sudah mengindikasikan hal yang sama. Bedanya, Risma terikat sebagai kader PDIP. Putusan bijakasana Megawati untuk membiarkan Risma tetap di Surabaya sangat ditunggu.
Soalnya, nama-nama yang beredar seperti Yusril, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Dhani belum menunjukkan prospek untuk mengalahkan Ahok. Namun, saya termasuk yang tidak sepakat misalnya membiarkan Ahok menjadi calon tunggal. Pemimpin yang baik harus ditantang dengan calon pemimpin yang baik pula.
Terlepas dari kontroversi yang mengiringinya, karena nonpribumi, nonmuslim, dan non-Jakarta, Ahok layak diapresiasi selama memimpin. Untuk memperbaiki 'kerusakan' Jakarta, macet, banjir, dan masalah-masalah lainnya, memang dibutuhkan waktu betahun-tahun. Namun, Ahok setidaknya sudah terlihat bekerja keras untuk itu semua. Masyarakat puas, setidaknya terlihat dari survei-survei yang diadakan.
Penantang Ahok haruslah calon yang sama baiknya atau lebih baik dari Ahok. Selain itu, tentu saja, harus memiliki peluang untuk mengalahkannya.
Siapa itu?
Kalau harus menyebut nama, saya cenderung kepada sosok semacam Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Anies memang tidak pernah disebut sebagai calon gubernur DKI karena tak banyak yang menyangka ia bakal terjungkal dari singgasana Mendikbud. Padahal, seperti dilansir detikcom beberapa kali, Anies termasuk menteri yang disukai dengan tingkat kepuasaan masyarakat hanya di bawah Menteri Susi Pudjiastuti.
Kendati demikian, Jokowi memilih untuk melengserkannya untuk memberi jalan kepada kader Muhammadiyah masuk kabinet dengan portofolio yang selalu diincar selama ini: menteri pendidikan.
Namun, Anies sesungguhnya tokoh yang bisa terus membesar bila mendapatkan kesempatan. Ia bahkan bisa menantang Jokowi dalam perhelatan Pilpres 2019 bila ada parpol yang mau mengusungnya.
Sama seperti Ahok, saya meyakini Anies pun sosok yang baik. Keduanya, mudah-mudahan, a few good men.
Bagi saya pribadi, tidak jadi soal siapa yang menang di antara dua orang yang dipersepsi baik ini. Ahok atau Anies akan sama saja bila memiliki komitmen antikorupsi yang kuat dan mau bekerja untuk membereskan Jakarta.
Bukan penikmat jabatan yang hartanya tidak habis tujuh turunan saat lengser dari kursi Gubernur DKI. Negeri ini membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang kuat, baik, dan berkomitmen.
Jakarta, 11 Agustus 2016
Sumber : http://news.detik.com
0 Response to "Semua Karena Ahok"
Post a Comment