Jakarta - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap permasalahan yang dialami warga korban penertiban kawasan Kalijodo Jakarta. Mereka menyebut ada 14 kepala keluarga mantan penduduk Kalijodo yang keluar dari Rusun Marunda gara-gara tak mampu membayar retribusi.
Merespon hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang Komnas HAM untuk menghadirkan 14 kepala keluarga (KK) yang tak mampu membayar retribusi rusun sebesar Rp 300 ribu per bulan itu.
"Panggil 14 orang (KK -red) itu siapa. Makanya saya bilang, Komnas HAM jangan asal ngomong. Panggil 14 orang (KK) itu siapa," kata Ahok dengan emosional di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Ahok membandingkan biaya retribusi rusun itu dengan biaya sewa rumah di bantaran sungai yang dia sebut sebesar Rp 450 ribu per bulan. Tentu biaya retribusi rusun lebih murah, ditambah lagi fasilitas berupa bus gratis hingga layanan jaminan sosial melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Makanya itu tipe yang mana? Kalau kamu enggak kuat bayar rusun-pun, kamu enggak kerja sama sekali, maka saya masukkin ke panti," kata Ahok.
Biaya retribusi Rp 300 ribu per bulan bagi penghuni rusun dinilainya setara dengan mengeluarkan uang Rp 5 ribu sehari. Ahok bahkan curiga, orang-orang yang dimaksud Komnas HAM itu memang menyengaja tak membayar retribusi dan akhirnya benar-benar ditegasi dengan pengusiran.
"Kalau cuma Rp 5 ribu sehari keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar? Dia ngerokok enggak? Dia memang sengaja. Sama kayak (Rusun) Jatinegara, ada sekolompok orang oknum-oknum RT/RW-nya itu, sekelompok orang memang tidak mau bayar. Dia sengaja, dia pikir, 'Lu enggak berani ngusir gua. Kalau ngusir gua, gua akan beritain.'," tutur Ahok.
Ahok juga menengarai mereka yang tak tertampung di rusun itu adalah orang yang tak punya KTP DKI. "Orang tidak punya KTP DKI kok. Kalau yang punya KTP DKI kita tawari rusun," tuturnya.
Komnas HAM menjelaskan ada 6.027 kepala keluarga (KK) yang tergusur, dan hanya 200 KK yang tertampung di Rusun Marunda. Bisa saja, tanggap Ahok, mereka adalah karyawan-karyawan yang kebetulan mengontrak di wilayah itu dan mereka bukan asli ber-KTP DKI.
"Jadi yang laporin itu siapa? Yang kamu (maksud) kabur, pekerja-pekerja dibilang enam ribu orang itu, bisa saja sebagian adalah pekerja, ya kan?" kata Ahok.
Sebagaimana diberitakan, Pemantau dan Penyelidikan Peristiwa Penggusuran Kalijodo dari Komnas HAM melaporkan ada permasalahan yang timbul akibat penggusuran Kalijodo. Permasalahan itu adalah sebagai berikut:
1. 6.027 KK yg terkena penggusuran Kalijodo, hanya 200 KK yang sudah tertampung di Rusun Marunda. Sisanya terpaksa mengontrak di rumah-rumah petak di kawasan Gang Seruni, ada pula yang tinggal di kolong jembatan
2. Retribusi Rusun Marunda Rp 300 ribu per bulan terlalu berat. Ada 14 KK yang terpaksa keluar dari rusun gara-gara tak kuat bayar.
3. 135 anak kehilangan PAUD di Kalijodo
4. Warga Kalijodo belum menerima kompensasi pembayaran listrik dan air. Pemprov DKI menjanjikan warga menerima dana pembayaran listrik dan air sebesar Rp 3 juta per KK. Janji Pemprov DKI Jakarta tidak dipenuhi.
5. Kehilangan mata pencaharian: Pabrik Bihun dan Pabrik Besi Baut yang berusia ratusan tahun digusur.
6. Corporate Social Responsibility (CSR) belum dirasakan warga.
Sumber : http://news.detik.com
0 Response to "Ahok Tantang Komnas HAM Hadirkan 14 Warga Kalijodo yang Tak Bisa Bayar Rusun"
Post a Comment