Korupsi Anggaran, Jokowi Diminta Kendalikan Bawahannya

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai tertangkapnya anggota DPR oleh lembaga antikorupsi tak bisa dipisahkan dari proses konspiratif pihak lainnya, eksekutif dan pebisnis.

Komisioner ORI Laode Ida menuturkan tertangkapnya I Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya berasal dari kesalahan atas dugaan keserakahan politikus semata. Namun, paparnya, hal itu merupakan kesepakatan dari aparat eksekutif dan pebisnis.

“Ini pada dasarnya persekongkolan jahat dengan eksekutif yang ditopang pebisnis,” kata Ida dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/7).

Putu Sudiartana ditangkap KPK pada pekan ini terkait dengan dugaan suap rencana proyek pembangunan 12 ruas jalan senilai Rp300 miliar di Sumatra Barat. Lembaga antikorupsi itu akan menelusuri motif Sudiartana karena yang bersangkutan merupakan anggota Komisi Hukum, bukan komisi yang mengurus proyek infrastruktur. Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatra Barat, Suprapto juga ditangkap KPK.

Ida menuturkan praktik itu dilakukan oleh tiga pilar yakni politikus, pejabat eksekutif dan pebisnis. Di antaranya, Ida menegaskan, berkaitan dengan proses pembahasan anggaran, yakni pemerintah mengusulkan proyek dan parlemen menentukan yang mengakibatkan terjadinya transaksi.

Oleh karena itu, Ida memaparkan, Presiden Joko Widodo perlu dikonfirmasi mengapa tak bisa mengendalikan para pejabat di bawahnya sehingga transaksi itu terus terjadi. Hal itu, sambungnya, juga harus ditanyakan ke pimpinan partai politik.

Ida memaparkan Presiden maupun jajaran pimpinan partai politik mustahil tak mengetahui soal ruang transaksional tersebut. Dia juga menegaskan perilaku itu terus terjadi karena biaya politik yang juga tinggi.

“Sebagai pimpinan eksekutif tertinggi, Presiden harus pegang kendali. Pihak yang terbukti melakukan transaksi harus segera dipecat,” katanya.

Selain itu, sambung Ida, pihak pebisnis yang diduga terlibat pun harus masuk dalam daftar hitam, tak boleh berbisnis. Dia mengusulkan harus ada aturan mengenai sanksi bagi partai politik yang terbukti melakukan transaksi politiknya.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com