Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah memiliki tiga opsi dalam upaya pembebasan 7 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Opsi operasi militer menjadi pilihan terakhir bila negosiasi termasuk operasi militer yang dilakukan otoritas Filipina tidak berhasil.
"Yang pasti pertama, proses meminta pemerintah Filipina untuk menanganinya sama seperti dulu. Kedua, apabila tentu diputuskan negoisasi, kerja sama (dengan) pemerintah Filipina itu pasti. Tapi apabila tidak jalan yang terakhir tentu dengan kekuatan militer sesuai dengan persetujuan pemerintah Filipina," ujar JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).
JK menegaskan, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi negosiasi dalam bentuk lain seperti membayar uang tebusan. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil dari operasi militer ataupun negosiasi yang dilakukan Filipina terhadap kelompok penyandera.
"Kita tidak ingin negosiasi dalam bentuk lain. Sekarang masih minta pemerintah Filipina untuk selesaikan itu," ujarnya.
Ketujuh WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles dibajak dalam perjalanan dari Philipina Cagayan De Oro Port menuju Samarinda pada 20 Juni 2016. Ada dua penyanderaan yang terjadi secara terpisah.
Pada awalnya, kelompok pembajak menculik tiga orang ABK yaitu Capt. Fery Arifin (nahkoda), Muh. Mahbrur Dahri (KKM) dan Edy Suryono (Masinis II), serta merampas semua alat komunikasi kapal.
Setelah kejadian itu, kapal tersebut dilepas dan melanjutkan perjalanan dengan sisa ABK 10 orang. Namun dalam perjalanan yang hanya berselisih waktu 1 jam 15 menit dengan kejadian pertama, Kapal TB Charles kembali dibajak oleh kelompok lain dengan menggunakan 3 perahu yang beranggotakan 8-10 orang.
Mereka menculik 4 orang ABK yaitu, Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhamad sofyan (Oilman). Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan TNI sudah mendapatkan izin masuk ke wilayah Filipina. Namun upaya pembebasan sandera dengan menggunakan operasi militer belum diputuskan.
"Kalau kemarin kan kita belum ada tanda-tanda (izin) untuk masuk mengejar, kalau sekarang sudah diperkenankan. Kalau kita mengejar, masuk daerah (Filipina) kita bilang saja, komunikasi OK, kita masuk. Kita bisa kejar sampai ke darat," ujar Ryamizard di Istana Negara, Kamis (30/6).
Namun saat ini, TNI menurutnya baru mendapatkan izin untuk memasuki perairan wilayah Filipina. Sedangkan untuk masuk ke wilayah darat, pemerintah menurutnya perlu berkomunikasi lagi dengan otoritas Filipina.
"Darat itu pada prinsipnya boleh tetapi kan belum didetailkan. Kalau masalah di laut sudah final. Kalau untuk di darat kita akan bertemu lagi nanti. Tapi pada prinsipnya boleh," sambungnya.
Dia memastikan, personel TNI sudah bersiaga melakukan operasi militer. Bila opsi ini diambil, militer Filipina akan memimpin komando bagi prajurit TNI.
Sumber : http://news.detik.com
0 Response to "JK: Filipina Dulu yang Tangani Sandera, Bila Gagal Baru Operasi Militer"
Post a Comment