Jakarta- Razia dan penyitaan terhadap rumah makan milik Sueni oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berbuntut panjang. Selain kecaman, Satpol PP dinilai berlebihan dalam menjalankan tugasnya selama menegakkan peraturan daerah (perda).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan tindakan Satpol PP saat merazia warung makan di Kota Serang. Dia meminta agar Satpol PP mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu.
"Permasalahannya di sini yang ada saya melihat bahwa pelaksanaan surat edaran dari Bupati tersebut tidak dijalankan secara persuasif sehingga menimbulkan gejala yang seperti kemarin itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah daerah harus membuat standar operasional prosedur di dalam melaksanakan penindakan melalui surat edaran.
"Sehingga kejadian yang kemarin itu, yang paling tepat pemerintah daerah harus membuat SOP (standar operasional prosedur) di dalam melaksanakan penindakan daripada surat edaran tersebut, karena kita juga harus melihat walaupun ada cantolan perdanya juga mengakomodir kearifan lokal," ungkapnya.
Agus pun meminta agar Satpol PP juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya merazia pedagang kaki lima, tapi juga merazia restoran-restoran makanan lain, seperti dalam pusat perbelanjaan atau mal.
"Di mana penindakan harus tidak pandang bulu pada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif," pintanya.
"Tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja dan itu yang dilaksanakan ya tentunya walaupun itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut," tutup dia.
Razia dan penyitaan terhadap rumah makan milik Sueni oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang berbuntut panjang. Selain kecaman, Satpol PP dinilai berlebihan dalam menjalankan tugasnya selama menegakkan peraturan daerah (perda).
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyesalkan tindakan Satpol PP saat merazia warung makan di Kota Serang. Dia meminta agar Satpol PP mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu.
"Permasalahannya di sini yang ada saya melihat bahwa pelaksanaan surat edaran dari Bupati tersebut tidak dijalankan secara persuasif sehingga menimbulkan gejala yang seperti kemarin itu," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).
Politikus Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah daerah harus membuat standar operasional prosedur di dalam melaksanakan penindakan melalui surat edaran.
"Sehingga kejadian yang kemarin itu, yang paling tepat pemerintah daerah harus membuat SOP (standar operasional prosedur) di dalam melaksanakan penindakan daripada surat edaran tersebut, karena kita juga harus melihat walaupun ada cantolan perdanya juga mengakomodir kearifan lokal," ungkapnya.
Agus pun meminta agar Satpol PP juga bertindak adil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya merazia pedagang kaki lima, tapi juga merazia restoran-restoran makanan lain, seperti dalam pusat perbelanjaan atau mal.
"Di mana penindakan harus tidak pandang bulu pada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif," pintanya.
"Tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja dan itu yang dilaksanakan ya tentunya walaupun itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut," tutup dia.
Sumber: http://www.merdeka.com
0 Response to "Wakil Ketua DPR sesalkan tindakan arogan Satpol PP sita dagangan"
Post a Comment