Israel-Palestina akan dipaksa gelar perundingan damai sebelum 2017

Pemerintah Prancis menunjukkan kesungguhan sebagai motor utama Konferensi Perdamaian di Paris, Jumat (3/6), yang fokus membicarakan situasi Israel-Palestina. Presiden Francois Hollande menyatakan harus ada hasil nyata dari pertemuan ini, dalam sambutannya di hadapan delegasi dari 29 negara dan organisasi internasional yang menjadi peserta forum.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dan Utusan Khusus Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P Marsudi, turut hadir dalam konferensi tersebut.

Seperti dilaporkan the Independent, Hollande berharap Israel-Palestina akan bersedia kembali merundingkan peta damai sebelum 2017.

"Solusi dua negara adalah tujuan utama pertemuan ini. Dan pertemuan kita sekarang adalah upaya mempercepat proses perdamaian Israel-Palestina," kata Hollande.
Dalam pandangan Hollande, jika Israel-Palestina berdamai maka situasi Timur Tengah akan relatif membaik.

Front pertempuran yang masih terus bermunculan di Yerusalem maupun Jalur Gaza menyedot perhatian koalisi Negara Barat. Padahal di saat yang sama ada perang saudara di Suriah maupun teror di negara-negara kaya minyak.

Salah satu poin Konferensi Paris adalah memaksa semua pihak mengimplementasikan inisatif damai Arab Saudi 2002 ke meja perundingan.

Seandainya perjanjian itu diteken, maka negara-negara Arab sekutu Palestina wajib mengakui kedaulatan Israel. Sebagai gantinya pasukan Negeri Zionis harus ditarik mundur dari wilayah pendudukan pasca-1967, lalu membantu pembentukan negara Palestina berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Perbatasan Palestina-Israel di Tepi Barat AFP PHOTO/thomas coex


Uniknya, perwakilan Israel maupun Palestina tidak diundang dalam forum di Paris. Rupanya Menteri Luar Negeri Prancis punya alasan tersendiri. "Apabila kita undang utusan Palestina dan Israel duduk di satu meja, diskusinya cuma akan berlangsung kurang dari lima menit," kata Jean-Marc Acrault.

Perdana Menteri Israel menyoroti negatif Konferensi Damai di Paris. Benjamin Netanyahu menilai pembicaraan soal kawasan Timur Tengah harus melibatkan aktor utama, termasuk negaranya. Konferensi Paris menurutnya hanya pemaksaan agar Israel memberi keleluasaan bagi Palestina bertindak seenaknya sendiri.

"Peta menuju perdamaian di kawasan tidak berasal dari konferensi internasional semacam itu," kata Netanyahu.
Parlemen negara-negara Eropa, misalnya Inggris, Swedia, dan Prancis, telah mengakui kedaulatan Palestina. Imbasnya sikap Israel yang menduduki sepihak tanah pertanian di Tepi Barat berujung pada sanksi ekonomi serta pengucilan politik. Di PBB saat ini, sekutu utama Israel tinggal Amerika Serikat.

[ard]

Sumber : http://www.merdeka.com

AV> 

Tweet

Berlangganan Berita Terbaru: