Jakarta - Setelah Menkum HAM menetapkan kewarganegaraan Arcandra Tahar sebagai WNI, muncul isu santer Arcandra Tahar bakal kembali dilantik jadi menteri. Isu panas ini memantik kontroversi di kalangan parpol pendukung maupun oposisi Jokowi.
Isu ini semakin panas lantaran Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengungkap dalam waktu dekat Presiden akan melantik menteri ESDM definitif. Meski tak menyebut nama siapa menteri yang akan dilantik itu, namun Luhut menyebut Arcandra sebagai orang yang baik dan pintar. Lalu bagaimana respons parpol menyoal isu panas ini?
Parpol utama pendukung Jokowi, PDIP, tidak keberatan bila Arcandra kembali jadi Menteri ESDM setelah berstatus WNI lagi. Apalagi, pengangkatan menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Kalau Presiden Jokowi dengan posisi itu ingin Arcandra jadi menteri, baik menteri ESDM atau jabatan lain, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Karena dia secara legal formal sudah sah," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Pandangan senada disampaikan Ketua Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar Eni Saragih. Tak hanya setuju Arcandra kembali mendapatkan status WNI, Golkar juga tak masalah kalau benar Arcandra bakal dilantik lagi jadi menteri.
"Selama Arcandra bisa berbuat untuk bangsa ini dan memang dia punya keahlian untuk itu, dan Pak Jokowi juga tahu Arcandra bisa memberikan sumbangan untuk bangsa ini, no problem lah. Anggap saja kemarin ada yang miss, tapi tak ada niat begitu (dwi kewarganegaraan)," kata Eni saat dikonfirmasi terpisah.
Beda lagi dengan Partai Demokrat. Ketua DPP PD Bidang Polhukam Ruhut Sitompul tak masalah Arcandra kembali jadi menteri. Namun Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman bahkan menolak penetapan WNI Arcandra yang disebutnya sebagai pengkhianat.
"Konteksnya pengkhianatan adalah memberi informasi gelap ke Presiden. Itu pengkhianat. Kalau mau menjadi WN Asing silakan," kata Benny, kemarin.
Sementara itu Partai Hanura yang juga salah satu parpol koalisi pengusung Jokowi-JK menolak pelantikan Arcandra jadi menteri lagi. Hanura menggarisbawahi persoalan kejujuran yang membuat Presiden akhirnya melantik menteri yang belum jelas status kewarganegaraannya.
"Ketidakjujurannya ketika ditanya teman-teman media tentang kewarganegarannya, dia menunjuk bahwa dia masih fasih Bahasa Indonesia dan mukanya asli orang Padang padahal dia memegang paspor AS," ujar anggota Komisi III DPR dari Hanura Sarifudin Sudding dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
"Ada ketidakjujuran yang bersangkutan sehingga sangat tidak layak dan pantas untuk menduduki posisi jabatan di Indonesia, apalagi sebagai menteri," tegasnya.
Beda lagi dengan PKS. Anggota Komisi III DPR dari PKS Nasir Jamil menilai Arcandra layak jadi menteri. Namun dari segi kepatutan, menurutnya perlu dipertanyakan.
"Ini soal kepatutan. Kalau layak, barangkali layak. Tapi apa memenuhi unsur kepatutan? Karena sudah diberhentikan lalu dikembalikan lagi," kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Presiden Jokowi diminta berpikir matang soal keputusan terkait Arcandra ini. Apalagi, sebelumnya pemerintah sudah dianggap blunder karena melantik menteri yang ternyata warga negara asing.
"Jangan blunder lagi. Jangan terperosok ke lubang yang sama lagi," ucap politikus PKS ini.
Lalu apa ujung kontroversi isu panas Arcandra jadi menteri lagi ini?
Sumber : http://news.detik.com
0 Response to "Kontroversi Isu Panas Arcandra Jadi Menteri Lagi"
Post a Comment