JK: Selama Indonesia Merdeka, Ada 15 Kali Konflik Besar Terjadi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah kepada para peserta program pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri. Tema yang diangkat menyangkut soal penanganan konflik.

JK mengatakan dunia saat ini 'kurang senyum'. Di mana-mana, terjadi konflik yang berujung pada kesedihan dan kesulitan.

"Semua itu awalnya konflik, internal atau eksternal terjadi dan kita tahu semua dunia kemudian permasalahannya kemanusian, pengungsi, ketakutan, dan biaya. Itu semua menyebabkan banyak negara yang bangkrut," kata JK di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2016).

Meski demikian, Indonesia dinilai masih dalam kondisi yang stabil. Berbagai konflik besar telah dilewati. Namun, bukan berarti harus hilang kewaspadaan.

"Tentu kita bersykur bahwa bangsa kita dewasa ini konflik-konflik yang besar, kita sudah lewati. Namun, masih sering terjadi konflik yang bersifat lokal, komunal dan menyebabkan masalah kemanusiaan dan daerah. Itu masalah kita," kata JK.

JK Menjelaskan selama 71 tahun Indonesia merdeka ada sekitar 15 kali konflik besar terjadi di tanah air. Konflik itu terbagi dalam dua, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal.

"Kalau kita lihat sejarah Indonesia selama 71 tahun, begitu banyak konflik. Saya sering mengukur konflik yang besar itu kalau korban yang tewas lebih 1.000 orang, itu sekitar 15 kali konfik itu, mulai RMS, di Aceh ada GAM, Permesta, Papua, Timtim, DI/TII, semuanya 15 kali yang korbannya mencapai ribuan orang," katanya.

"Jadi kita juga penuh konflik. Di samping itu banyak konflik yang kecil, apakah korban ada atau tidak, selalu merusak. Terakhir di Tanjung Balai, di Papua dan lain-lain," katanya.

Dijelaskan JK, konflik vertikal itu terjadi antara masyarakat melawan hukum atau negara yakni dari bawah ke atas.

Sedangkan konflik horizontal terjadi antara sesama masyarakat. "Seperti (kerusuhan) Ambon, Poso, di Kalimantan Dayak dengan Madura, di Jakarta (tragedi) Mei '98, itu masyarakat dengan masyarakat. Tentu melawan hukum, tapi antara masyarakat dengan masyarakat. Inilah yang terjadi sebagai gambaran kita. Begitu besarnya kemungkinan itu bisa terjadi di mana-mana. Karena itulah, sebagai aparat penegak hukum, tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar," jelas JK.

Sumber : http://news.detik.com

Tweet

Berlangganan Berita Terbaru: