Kasus saham Freeport 'tak hambat' Setya Novanto di Golkar

Terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar yang baru, menurut beberapa pengamat, tak memperlihatkan niat Golkar untuk memunculkan pemimpin baru yang berintegritas namun lebih sebagai upaya untuk menjadi bagian dari kekuasaan.

Pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Haris, mengatakan terpilihnya Setya Novanto menunjukkan Golkar yang 'semakin tidak dewasa' dan menjadi partai yang 'sangat transaksional' terutama dalam langkah mendukung pemerintah.

Dia melihat, naiknya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar bukan hanya soal pemerintah yang merangkul Golkar, tapi bagian dari perhitungan Golkar untuk menjadi bagian dari kekuasaan.

Jawaban Setya Novanto dalam sidangh kode etik DPR terkait 'permintaan saham Freeport'.

“Dia gamang menjadi oposisi, apalagi dihadapkan dengan keadaan Koalisi Merah Putih yang semakin nggak jelas," kata Syamsudin.

Meski begitu, dia juga tak memungkiri bahwa pemerintah masih menganggap Golkar sebagai elemen penting untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya kan ini untuk mendukung pemilu 2019. Bagaimanapun di Indonesia, ketua umum partai kan potensial calon presiden, kalau begitu kan Setya Novanto tidak layak untuk itu. (Sehingga) Bagi Golkar, Jokowi aman. Minimal mengurangi sainganlah,” kata Syamsudin.

Simbol kontroversial?

Sentimen ini juga didukung oleh peneliti ICW, Donal Fariz, yang mengatakan bahwa kepentingan Golkar sekarang adalah 'bagaimana pendanaan partai distabilkan kembali'.

“Mereka kan mengklaim pendanaan untuk partai tidak stabil, contoh saja untuk munaslub ini, masing-masing kader yang jadi calon ketua umum dimintai Rp1 miliar. Tidak mungkin mengandalkan beberapa kader yang duduk di DPR-RI saja yang jadi donator partai."

"Dibutuhkan instrumen lain, seperti jabatan-jabatan di kementerian-kementerian negara,” tambah Donal.

Donal juga menyoroti bahwa pada masa awal pemerintahannya dulu, Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa pemerintah tak perlu banyak partai pendukung.

"Namun kini justru menunjukkan sikap yang terbuka untuk menampung partai-partai keluar dari KMP dan mendukung pemerintah,” ujar Donal.

Menurut Donal, langkah kader-kader Golkar yang punya hak suara untuk tak menganggap keterkaitan Setya Novanto dalam berbagai persoalan moral dan etika malah bisa menjadi 'sinyalemen bahwa Golkar akan semakin terpuruk ke depan'.

Alasannya, parpol-parpol di Indonesia masih menggunakan simbol-simbol kepemimpinan di elite untuk menjaring pemilih, maka Golkar pun nantinya juga akan disimbolkan dengan Setya Novanto.

“Malangnya, simbol itu kontroversial dalam banyak hal, walaupun belum terbukti, paling tidak etika harus jadi dasar menentukan pimpinan mereka,” ujar Donal lagi.

Golkar 'melawan' image

Bagaimanapun politisi Golkar, Rully Chairul Azwar, membantah bahwa terpilihnya Setya Novanto dengan berbagai persoalannya dalam hal etika tak menjadi pertimbangan kader partai.

Menurut Rully, mereka menyadari masalah etika namun memprioritaskan 'kemampuan Setya Novanto dalam mengakses dana dan kemampuannya menjalin hubungan dengan pemerintah'.

Terlepas dari saat kasus ‘permintaan saham Freeport’ Presiden Joko Widodo menyatakan rasa marahnya terhadap pencatutan nama, Rully tetap yakin akan kemampuan Setya Novanto berkomunikasi dengan pemerintah.

“Kan kita nggak tahu Pak Jokowi marah betul atau tidak, kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Faktanya Pak Setnov punya akses yang baik dengan semua di pemerintah, paling tidak pembantunya (presiden), gubernur, bupati di daerah, yang dibutuhkan dalam kaitan mendukung program pemerintah berjalan,” ujar Rully.

Selain soal 'permintaan saham Freeport', Setya Novanto juga pernah terbukti melanggar kode etik saat mengikuti kampanye kandidat capres AS Partai Republik, Donald Trump.

Terhadap pertanyaan bahwa kemungkinan Setya Novanto terpilih dengan alasan dia merupakan kandidat calon ketua umum Golkar yang terkaya, Rully menjawab, “Semua ketua umum partai besar punya tanggungjawab menghidupi partai. Jadi itu yang dipertimbangkan, bagaimana dia punya akses, bukan semata orang kaya."

"Kemampuan mengakses dana itu diperlukan sebagai prasyarat seorang ketua umum, kalau nggak partainya nggak jalan dong,” tegas Rully.

Lalu bagaimana dengan permasalahan etika yang mendera Setya Novanto, dari soal urusan ‘permintaan saham Freeport’ sampai saat mengunjungi kampanye Donald Trump?

“Terlepas dari apapun juga, kelebihan Pak Setnov kan ada. Beliau orang yang ahli me-manage, dan dalam lobi, dia punya akses dan network yang baik. Kalau untuk Golkar di wilayah itu penting, untuk image mungkin bisa sedikit demi sedikit dilawan,” ujar Rully.

Sumber: http://www.bbc.com