Wakil Ketua BPK: Kami tidak ada memutuskan kirim parsel

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin keras membantah kabar dan foto yang menunjukkan bingkisan parsel mewah berisi ponsel dengan kop surat berlogo BPK untuk anggota DPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. BPK tidak pernah mengirimkan bingkisan atau parsel dalam bentuk apapun.

Pernyataan itu disampaikan langsung Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi. Dia juga mengaku tidak mengetahui soal kiriman parsel ke anggota DPR. "Saya tidak tahu siapa yang kirim parsel. Kami tidak ada memutuskan untuk mengirim parsel," tegas Achsanul kepada merdeka.com, Jumat (1/7).

Dia khawatir isu ini dimanfaatkan untuk mencoreng citra BPK. Karena itu dia berharap anggota DPR Abdul Kadir Karding mengumumkan ke publik soal sosok pengirim parsel.
"Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena BPK RI tidak pernah mengirimkan bingkisan atau parsel kepada siapapun. Jika ada yang mengirim atas nama pribadi biar dijelaskan apa maksud dan niatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Kadir Karding mengaku terkejut mendengar informasi mendapat kiriman parsel, bahkan dirinya pun tidak tahu-menahu soal pemberian itu.

"Apalagi, informasi yang beredar menyatakan bahwa parsel itu dikirim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya sama sekali tidak tahu-menahu soal adanya parsel itu yang kabarnya ditujukan kepada saya," kata Abdul Kadir Karding seperti dilansir Antara di Jakarta, Jumat (1/7).

Anggota Komisi III DPR ini mengaku mendapat informasi ini dari beberapa wartawan yang mengonfirmasi langsung. Dia mengaku sedang bertugas ke Palu. Karding justru melihat ada yang janggal dari sisi alamat pengiriman parsel juga dinilainya keliru.

Dia mengaku tidak bertempat tinggal di Permata Hijau melainkan di rumah dinas anggota DPR RI, Kalibata. Karding menyatakan, sebagai pejabat publik maka tidak diperkenankan menerima parsel.

"Kami mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, sesuai dengan aturan, saya tidak bisa menerima pemberian parsel dari pihak mana pun. Abdul Kadir Karding adalah salah satu pejabat publik (anggota DPR) sehingga wajib hukumnya menghindari pemberian-pemberian parsel seperti itu," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com