Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan program pembangunan nasional sangat ditentukan oleh proses penganggaran yang tertib dan tepat sasaran, termasuk di dalamnya adalah proses alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Presiden Jokowi menyatakan saat ini ingin meninggalkan pola-pola lama yang penganggarannya tidak berdasarkan prioritas atau kebutuhan.
Namun, kenyataannya justru ditemukan praktik tawar menawar di daerah karena termuat unsur politis didalamnya. Akibatnya, penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa di kas daerah yang tidak sedikit.
"Saya beri contoh misal di bidang pendidikan. Dialokasikan Rp 10,4 triliun, realisasi hanya hanya Rp 2,6 triliun. Kemudian di kesehatan, dialokasikan Rp 1,9 triliun realisasinya hanya Rp 619 M. Di bidang pertanian, ada alokasi DAK Rp 6,1 triliun, realisasi Rp 3,9 T dan di kementerian atau bidang-bidang yang lainnya juga kejadiannya seperti ini," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5).
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta pembenahan tata kelola dan cara alokasi DAK. Caranya dengan mengubah tata cara alokasi dan membenahi manajemen pengawasan alokasinya.
"Artinya kalau kita sudah menganggarkan, pelaksanaan, pengawasan, harus diikuti. Dan juga kriteria alokasi DAK yang money follow program, bukan money follow function. Dan penentuan alokasi DAK ditentukan bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian teknis yang berkaitan dengan alokasi tersebut," tambahnya.
Presiden Jokowi menambahkan proses pengalokasian juga harus transparan dengan mempublikasikan alokasi dana, baik persiapan maupun dalam perubahannya. "Saya juga minta proposal maupun laporan penggunaan dana harus memuat informasi tentang hasil dari pemanfaatan DAK untuk memudahkan manajemen pengawasan kita," tandasnya.
Sumber: http://www.merdeka.com
0 Response to "Jokowi sebut banyak DAK tak terserap karena unsur politis"
Post a Comment