Jakarta - Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan memperketat pengawasan kinerja lurah dan camat. Kebijakan ini diambil setelah mendapat laporan ada lurah camat memanfaatkan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dan melakukan pungutan ilegal.
Pengawasan akan dilakukan dengan menggunakan sistem Key Performance Index (KPI). Sistem ini akan mengawasi kerja PNS dan pejabat SKPD. Ahok juga ingin ada aplikasi khusus di mana anak buahnya diharuskan mendaftar. Aplikasi ini nantinya akan membantu melacak keberadaan dan perilaku anak buahnya.
"Baru kita mulai bikin lagi yang lebih ketat, ada 13 atau 14 poin, ada isi. Kita lagi minta aplikasi, dia mesti daftar. Nah selama ini karena enggak ada sistem, kita susah melacak. Kalau manual saya enggak mau, saya lagi minta aplikasi yang jelas," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (17/5).
Contohnya seperti aplikasi terbaru di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dengan aplikasi ini, lanjut Ahok, dirinya bisa mengetahui sejauh mana anak buahnya menjaga dan merawat RPTRA.
"Sekarang saja RPTRA sudah ada aplikasi, kan RPTRA kan semua SKPD kan dateng, misal dinas sosial, dinas pertanian, perpustakaan, mereka dateng. Jadi RPTRA itu akan input komputer jadi saya bisa tahu RPTRA dipakai berapa jam, rata-rata paling banyak makai nya apa, senam," jelasnya.
Ditambahkannya, aplikasi baru RPTRA ini turut mengajak masyarakat aktif berpartisipasi melaporkan masalah dan kinerja anak buahnya di lapangan.
"Kalau ada aplikasi walaupun kita enggak bisa berkunjung tiap hari, sudah ada laporan masyarakat, saya ada rekam jejaknya dihitung balik, nah saya bisa lihat. Misalnya kenapa saya bisa tahu, orang yang buang, Satpol PP balikin lagi, itu kelihatan kok polanya," pungkas Ahok.
Sumber: http://www.merdeka.com
0 Response to "Geram banyak PNS nakal, Ahok ancam awasi lebih ketat lewat aplikasi"
Post a Comment