Ahok Yakin Penggusuran Tak Pengaruhi Data Pemilih KPUD

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakinkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta untuk tidak khawatir dengan penggusuran yang akan terus dilakukan.

Menurut Ahok, sapaan Basuki, penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI tidak akan mempengaruhi data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Data pemilih mudah dilacak karena sudah menggunakan e-KTP.

"Sekarang kan e-KTP. e-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia pilih di manapun, nanti dipindahin kemana saja juga enggak apa-apa kok," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (1/9).

Ahok mengatakan pemilih dapat mendaftar menggunakan e-KTP di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat.

Ahok menyebut, dia akan terus mendorong kepindahan warga jika rumah susun siap ditinggali. Ahok merasa tak harus berbuat baik dengan tidak memindahkan warga yang digusur.

"KPUD minta sama saya jangan ada bongkar membongkar lah. Saya jawab, patokan saya bukan soal pemilihan. Kalau karena pemilihan saya lebih baik enggak usah (gusur) dong, baik-baikin saja supaya mereka simpati sama saya," tutur Ahok.

Ahok diketahui sudah melakukan penggusuran di Kalijodo, Pasar Ikan, Bukit Duri, Kampung Pulo, Kolong Tol Pro Sedyatmo, dan Rawajati. Warga yang terkena penggusuran dipindahkan ke rumah susun yang berlokasi jauh dari tempat semula.
Hari ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan membongkar rumah dan kios di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran. Mayoritas kios di Rawajati yang diruntuhkan Satuan Polisi Pamong Praja pagi tadi merupakan kios dagang. Kawasan yang berada di sisi timur hunian vertikal Kalibata City itu padat aktivitas kuliner pinggir jalan saat malam hari.

Pemda DKI Jakarta mengklaim telah menyediakan Rusun Marunda sebagai hunian baru bagi warga Rawajati yang tergusur. Penggusuran Rawajati menyisakan satu mushola. Tempat ibadah itu masih berdiri tegak di pinggir rel KRL antara Stasiun Duren Kalibata dan Stasiun Pasar Minggu.
Sebelumnya, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengakui jika penggusuran yang terjadi mempengaruhi data pemilih untuk Pilkada tahun depan. Penggusuran itu berpengaruh terhadap domisili pemilih yang semula di daerah yang digusur ke rumah susun yang disediakan.

"Data seseorang alamatnya masih yang lama padahal dia sudah tinggal di tempat yang baru, ini menjadi salah satu masalah," kata Sumarno.
Saat ini KPU tengah bersiap melakukan pemutakhiran data jelang pelaksanaan Pilkada. KPU, kata Sumarno, pernah meminta agar penggusuran dihentikan untuk sementara. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Ahok.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com

Tweet

Berlangganan Berita Terbaru: