INDONESIA- Sejumlah eks tahanan politik 1965
yang terlibat upaya pengungkapan kuburan massal 1965 mengaku diteror dan
diintimidasi oleh aparat keamanan di wilayah asal mereka.
Sebagian mereka mengklaim mendapat "teror dan intimidasi" antara lain melalui telepon dari "petugas" ketika berusaha menemui Menkopolhukam di kantornya, Senin (09/05) pagi.
Para eks tapol kasus 1965 - melalui Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) '65 - menyerahkan data kuburan massal orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.
"Saya sendiri di daerah saya, sering didatangi intel, ditanyai macam-macam. Saat saya ke sini (Jakarta), saya dibel (ditelepon) 'petugas'," kata Sudarno, ketua YKPK Pekalongan, Jateng, kepada wartawan BBC Indonesia, Rebecca Henschke.
YPKP 1965 meyakini apa yang dialami anggotanya terkait dengan upaya mereka mengungkap keberadaan kuburan massal 1965.
Karena itulah, menurut Ketua YPKP '65 Bejo Untung, mereka kemudian meminta jaminan keamanan kepada Menkopolhukam.
Mereka juga meminta jaminan pemerintah agar keberadaan kuburan massal tersebut diamankan dari kemungkinan "dirusak atau dihilangkan" oleh pihak lain.
Bejo mengatakan, Luhut Pandjaitan berjanji akan menindaklanjuti permintaan mereka dengan menelpon aparat TNI-AD di daerah. "Pak Luhut akan menelpon Kantor Kodim dan Kodam," katanya.
Usai pertemuan dengan pimpinan YPKP '65, Luhut Pandjaitan tidak memberikan keterangan kepada pers tentang hasil pertemuan.
'122 titik kuburan massal 1965'
Kepada Menkopolhukam, pimpinan YPKP 1965, Bejo Untun,g mengungkapkan mereka sejauh ini telah menemukan 122 titik lokasi kuburan massal di wilayah Jawa dan Sumatera."Jumlah ini kemungkinan semakin bertambah, karena masih ada beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera yang belum terungkap," kata Bejo kepada wartawan usai pertemuan.
"Tetapi, ini belum yang
dibunuh di sungai, laut, atau tempat lainnya," katanya.
Dia mengharapkan agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan itu. "Harus ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan kementerian terkait," katanya lagi.
Belum ada tanggapan langsung dari Menkopolhukam atas permintaan YPKP tersebut, tetapi menurut Bejo, "Pak Luhut akan secepatnya melakukan koordinasi."
Perintah pengungkapan kuburan massal korban kekerasan 1965 disuarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir April lalu.
Pernyataan Presiden itu muncul menyusul berakhirnya Simposium tragedi 1965 yang menyimpulkan adanya
keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan PKI.
Sumber: http://www.bbc.com
Dia mengharapkan agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan itu. "Harus ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan kementerian terkait," katanya lagi.
Belum ada tanggapan langsung dari Menkopolhukam atas permintaan YPKP tersebut, tetapi menurut Bejo, "Pak Luhut akan secepatnya melakukan koordinasi."
Perintah pengungkapan kuburan massal korban kekerasan 1965 disuarakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada akhir April lalu.
Pernyataan Presiden itu muncul menyusul berakhirnya Simposium tragedi 1965 yang menyimpulkan adanya
keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan PKI.
Sumber: http://www.bbc.com
0 Response to "Ungkap kuburan massal 1965, eks tapol 'diintimidasi dan teror' "
Post a Comment