JAKARTA- Temuan adanya eksploitasi anak membuat sistem pembatasan kendaraan 3 in 1 dihapus Pemprov DKI. Sebelum benar-benar dihapus, sudah diujicoba selama tiga pekan tanpa 3 in 1. Hasilnya macet makin menggila. Atas dasar perlindungan anak, Pemprov DKI memilih mengabaikan hasil ujicoba dan bersikukuh menghapus 3 in 1.
Penghapusan 3 in 1 sudah diberlakukan sejak Senin kemarin. Meski banyak sekali suara kontra atas keputusan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menilai langkahnya positif.
"Intinya pasti satu yang berhasil, kita tidak melihat lagi orang yang dieksploitasi. Anak-anak dikasih obat tidur, ya kan? Kita ini ada nilainya loh jadi orang Jakarta. Jadi saya kira sudah tepat kita cabut 3 in 1," kata Ahok, kemarin.
Ahok berdalih, penghapusan ini akan digantikan dengan menerapkan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP). Padahal, seperti diketahui ERP sendiri sudah lama digagas tapi tak kunjung diterapkan karena belum ada payung hukumnya.
Sambil menuju ke pemberlakuan ERP, Ahok kembali mewacanakan sistem ganjil genap untuk mengantisipasi kemacetan Jakarta yang kian parah. Wacana ini akan dikoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Diyakininya, sistem ini tak akan sulit diawasi.
"Enggak susah juga. Kan ada kamera. Ada CCTV begitu banyak? Kamu berani enggak pake pelat palsu?
Terus masuk wilayah itu kamu pasti terjebak macet di lampu merah. Begitu lampu merah petugas akan datang memeriksa secara random STNK anda begitu ketangkap kamu ini kriminal loh pidana loh," katanya di SD Santa Maria, Jakarta Pusat, Senin (16/5).
Saat sistem ganjil genap diterapkan tentunya razia gabungan dari polisi dan Dishub akan digencarkan di lampu merah. Sehingga penertiban dapat berlangsung dengan cepat dan efektif.
"Kalau mau jalankan ganjil genap boleh tapi tiap kali lampu merah kamu harus berani langsung 20-50 orang ketok pintu yang terjebak cek STNK begitu ada palsu pidana mobil ditahan sekali saja kamu ngerjain gitu kamu pasti ciut nyalinya," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok memperkirakan sistem ini akan lebih efektif membatasi volume kendaraan dibandingkan 3 in 1. "Percaya enggak ini lebih gampang daripada 3 in 1, ganjil genap orang mau malsuin pasti mikir," tutupnya.
Meski siap berkoordinasi, agaknya Polda Metro kurang sreg dengan sistem tersebut karena tak optimal kurangi macet.
"Belum, belum mengurangi kemacetan (sistem ganjil genap). Harus seimbang pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan. Harusnya idealnya ada keseimbangan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto.
Menurut Budiyanto, ada opsi atau pilihan lain yang bisa digunakan sebetulnya selain sistem ganjil genap tersebut.
"Contohnya adalah dengan menggunakan sistem ERP atau pelarangan kendaraan bermotor. Namun masih dalam waktu lama baru dapat diterapkan," ucapnya.
Sumber: http://www.merdeka.com
0 Response to "Gagal era Jokowi, berhasilkah wacana ganjil genap di tangan Ahok?"
Post a Comment